Ketika Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa intelejen TNI menunjukkan kebangkitan PKI. Tetapi justru sebaliknya Presiden Jokowi justru malah beberapa kali bertanya pada rakyatnya mana PKInya tunjukkan pada saya akan saya gebuk. Demikian juga mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal yang sama belum mendapatkan berita tentang kebangkitan PKI. Hal yang aneh ini seringkali terjadi pada rezim pemerintahan Jokowi. Ketika Presiden dan para menteri sering berbeda pendapat dan berbeda menyampaikan informasi.
Sehingga saat intejen TNI mengungkapkan adanya kebangkitan PKI tetapi presiden dan menko Polkamnya malah tidak tahu. Para pengamat mengatakan ada beberapa hal mengapa ini terjadi. Bisa karena koordinasi di dalam pemerintahan Jokowi JK tidak baik. Kemungkinan lain ada pihak yang sengaja menutup nutupi adanya kebangkitan PKI. Atau memang PKI sudah lama mati tetapi saat ini muncul Komunis Gaya Baru (KGB), Neo Komunis atau pendukung PKI berusaha bangkit lagi tetapi hal ini oleh Jokowi dan Luhut tidak dianggap sebagai PKI. Kalau sudah seperti ini bukan hanya para menteri yang bingung rakyatpun semakin bingung mana yang harus dipercaya, Presidennya, menko Polkam atau Menteri Pertahanannya. Lebih runyam lagi ketika sebagian rakyat yang trauma mengadakan aksi demo menolak PKI karena percaya dengan intelejen TNI tentang adanya kebangkita PKI dianggap mempolitisasi PKI dan bertujuan akan menggoyang pemerintahan Jokowi.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada bulan Desember pernah menanggapi pernyataan Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen yang menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di Indonesia dan akan berkantor di Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Ryamizard mengatakan pihaknya memiliki hasil intelijen TNI yang menunjukkan kebangkitan PKI dan memiliki fakta-fakta yang lengkap akan indikasi tersebut. Indikasi-indikasi tersebut, kata Ryamizard, memang ada di Indonesia yang dibuktikan dengan kemunculan orang-orang yang memakai atribut dengan lambang identik dengan komunisme. “Kita kan Angkatan Darat, kita kan lengkap fakta-fakta segala macam. Coba lihat pakai baju kaus palu arit, pawai-pawai bubarkan teritorial, nginjek-nginjek patung revolusi, itu kan kelihatan menunjukkan diri. Artinya, tidak boleh,” ujar Ryamizard.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia telah kembali bangkit. Dia menyebut pimpinannya bernama Wahyu Setiaji. “Mereka sudah membentuk struktur partai, mulai tingkat pusat sampai desa, pimpinannya Wahyu Setiaji,” kata Kivlan Zen di acara simposium nasional bertema “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain”, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6). Ternyata bukan hanya Menhan atau Kivlan Zen tetapi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, juga pernah mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus waspada dan peka terhadap ideologi yang mengarah ke radikalisme terkhusus PKI yang isunya akan bangkit di Indonesia. Menurut Panglima TNI, berbagai kegiatan kelompok PKI sedang marak. Indikasi ini dapat dilihat dari munculnya atribut-atribut kelompok-kelompok ideologi radikal, seperti palu arit, baik yang terpasang di sepatu, kaos, baju, dan spanduk. Termasuk dengan kemasan pagelaran kesenian yang bernuansa komunis dan sejenisnya. “Ini merupakan indikasi bertebarannya ideologi radikal yang patut diwaspadai. Kemasan pagelaran kesenian bernuansa komunis dan sejenisnya, adalah salah satu wujud nyata gerakan radikal yang harus kami cermati,” ujar Panglima TNI dalam keterangan resmi seperri yang dilansir Republika, Senin (19/4).
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga pernah menggelar acara pertemuan dengan persatuan purnawirawan TNI AD serta Organisasi Masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) di Balai Kartini, Jakarta. Acara tersebut digelar terkait dengan isu propaganda yang muncul mengenai kebangkitan PKI. Munculnya isu tersebut mengacu adanya sejumlah kegiatan yang mengandung unsur gerakan komunis. Dalam silaturahmi yang dihadiri tokoh-tokoh islam tersebut, Menhan Ryamizard menjelaskan pertemuan tersebut penting. Kata dia, sebagai komponen bangsa harus selalu waspada terhadap bahaya komunis. “Sebagai komponen bangsa yang setia kepada negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UU 1945, harus senantiasa waspada terhadap bahaya laten komunis yang dimotori Partai Komunis Indonesia,” ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Ryamizard juga mengatakan, dulu tidak terdengar bahaya laten komunis, namun kini isu tersebut muncul kembali. “Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten ditertawakan, nggak ada itu bahaya laten, kemudian komunis sudah tidak ada lagi, tapi disebut-sebut sekarang muncul,” imbuhnya. Ia pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah seorang komunis. “Jadi, kita patut curigai itu yang bilang nggak ada (PKI), mungkin dia yang komunisme,” jelasnya.
Tetapi ternyata Presiden Joko Widodo beberapa kali menyinggung isu Komunisme dan Partai Komunis Indonesia ketika bersilaturahmi di Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya. “Saya sering ke pondok di Jawa TImur, Jawa Tengah, ketemu ulama. Banyak yang ingin bertanya kepada saya mengenai isu PKI,” kata Jokowi, Sabtu (10/6/2017). Presiden Jokowi meminta orang yang menyebarkan isu ‘kebangkitan’ PKI itu agar menunjukkan di mana lokasi dan daerahnya. “Saya ingin tanya di mana? Tunjukkan kepada saya kebangkitan PKI itu ada di mana? Lokasinya mana wilayahnya mana?” kata Presiden Jokowi. “Ya kalau memang ada betul, tunjukkan kepada Pemerintah, detik itu juga akan saya gebuk,” ucap Jokowi. Jokowi yakin bahwa Komunisme dan PKI sulit untuk bangkit kembali. Sebab, dasar hukum untuk melarang eksistensinya sudah jelas. “Karena apa? organisasi ini sudah dilarang di negara kita. Payung hukum jelas, TAP MPRS jelas ada, Komunisme dan PKI itu dilarang di negara kita, lha kok masih ada yang sampaikan Komunisme bangkit, PKI gerak, di mana?” tutur Jokowi. Sama dengan Jokowi ternyata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya tidak mengetahui dan belum mendapatkan informasi mengenai itu. Ia bahkan meminta Kivlan untuk menyampaikan laporan lengkapnya jika dirinya merasa yakin ada PKI di Jakarta Pusat.
Keanehan
Untuk kesekian kalinya terjadi keanehan dalam pemerintahan rezim Jokowi. Ketika terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan pengetahuan tentang adanya kebangkitan PKI. Menhan menyebutkan intelejen TNI menemukan adanya kebangkitan PKI tetapi presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan justru mengatakan tidak tahu menahu dan justru menanyakan kepada rakyat dan justru meminta agar Kivlan menyampaikan laporan lengkapnya pada pemerintah.
Keanehan yang ada dalam pemerintahan Jokowi ini dianggap banyak pengamat merupakan suatu keanehan. Sehingga memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pengamat menduga terdapat beberapa kemungkinan mengapa dalam menyikapi isu kebangkitan komunis tersebut berbeda. Kemungkinan pertama terjadi koordinasi dan komunikasi yang buruk antara Presisen, Menteri Pertahanan dan Menko Polkam sehingga info intelejen kebangkitan PKI tidak diketahui. Tetapi spekulasi pertama ini seharusnya tidak terjadi karena rakyatpun sudah mengetahui bahwa info intelejen TNI yang disampaikan menhan sudah berkali kali dimuat di media cetak dan medsos. Kemungkinan lainnya presiden dan menko Polkam saat itu tidak mempercayai info intelejen PKI. Kemungkinan lain ada yang menutup nutupi adanya kebangkitan paham komunis. Bila itu terjadi pasti yang melakukan adalah para pendukung komunis. Bila hal ini terjadi maka pendukung komunis itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga sampai mampu menembus dinding istana. Kemungkinan lainnya terjadi perbedaan persepsi tentang defisini PKI. Memang PKI telah mati tetapi Komunis Gaya Baru (KGB), Neo Komunis atau pendukung paham komunis masih berusaha untuk hidup lagi. Mungkin saja KGB, neo komunis dan kelompok tersebut tidak dianggap sebagai PKI. Sehingga wajar saja Presiden dan Menko polkam tidak mengetahui kalau PKI bangkit lagi tetapi mungkin mengetahui KGB dan Neo Komunis berusaha bangkit lagi tetapi tidak dianggap sebagai PKI.
Melihat perbedaan pendapat dan perbedaan informasi dari Presiden, Menko Polkam, Panglima TNI dan Menhan membuat rakyat bingung. Rakyat semakin bingung mana yang harus lebih dipercaya. Ketika dalam kebingungan itu sebagian rakyat mempercayai informasi dari intelejen TNI bahwa terjadi kebangkitan PKI. Saat rakyat khususnya umat muslim yang trauma kekejaman PKI dalam membantai dengan kejam dan sadis para santri, para ustadz dan para kiayi pasti akan terusik dan melakukan aksi demo menentang kebangkitan PKI tetapi harus disalahkan. Rakyat luar Jakarta yang akan melakukan aksi demo menolak kebangkitan PKI di depan wakil rakyatnya sediri juga harus diintimdasi untuk tidak melakukan aksi demo. Umat muslim yang melakukan aksi demopun dicurigai melakukan anarkis dan kerusuhan. Padahal fakta telah menunjukkan bahwa aksi umat Islam seperti 211, 411 bahkan yang terakhir kemarin aksi 299 selalu berlangsung damai. Bahkan polisi bersatu melakukan shalat Jumat bersama dan diimami oleh salah satu perpeserta aksi demo. Ketika rakyat percaya dengan info intelejen TNI tentang kebangkitan PKI malah ditertawakan dan diejek oleh elit negeri ini dan kelompok rakyat lainnya. Berkali kali mereka memaksakan pendapatnya bahwa PKI sudah dilarang, PKI sudah mati dan di dunia komunis tidak hidup lagi. Tampaknya hal itu menjadi wajar karena mereka dan keluarganya tidak mengalami kekejaman PKI. Mereka lupa meski di Rusia komunis sudah tamat dan RRC sudah mulai berubah jadi kapitalis tetapi yang berkuasa penuh di Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC). Bahkan hingga sekarang beberapa kader Golkar, Nasdem dan PDIP sudah dikirim ke Cina untuk belajar kepartaian pada PKC. Ketika rakyat cemas adanya kebangkitan PKI karena info intelejen TNI, rakyatpun dicekokin bahwa paham komunis di dunia sudah usang dan tidak akan bangkit lagi. Apakah mereka tahu bahwa ketika di Filipina Partai Komunis Filipina atau CPC adalah sebuah partai komunis utama di Filipina yang masih aktif terus bergerak. Partai tersebut saat ini ikut perang gerilya melawan negara tersebut sejak akhir 1960an. Partai tersebut masih berupa sebuah organisasi politik bawah tanah sejak pendiriannya pada 26 Desember 1968. CPP (Partai komunis Philipina), dengan sayap bersejata Tentara Rakyat baru. Apakah mereka menyadari bahwa ketika PKI saat memberontak tahun 1926 sempat dilarang oleh Belanda dan sudah mati. Tetapi bergerilya di bawah tanah sehingga bangkit lagi di tahun 1948 dan tahun 1955 masuk kelompik 4 besar sebagai pemenang pemilu dan puncaknya aksi G30S PKI.
Melihat fakta sejarah, kondisi di Filipina atau Cina dan informasi intelejen TNI tentang kebangkitan PKI amatlah wajar bila sebagian rakyat khususnya umat muslim dan TNI yang paling gerah. Mengapa saat ini hanya umat muslim dan TNI yang selalu waspada dan kawatir akan kebangkitan PKI. Karena umat muslim dan TNI adalah kelompok yang selama ini menjadi musuh utama komunis dan pihak yang melawan dan bisa menghentikan aksi komunis. Sebaliknya juga disadari bahwa kelompok rakyat yang lain selalu mengejek dan menertawai aksi umat Islam dan TNI yang selalu konsisten melawan komunis. Karena mereka dan keluarga mereka tidak mengalami sendiri trauma kekejaman PKI. Kelompok rakyat yang lain itu juga selama ini selalu sinis dan antipati terhadap aksi umat muslim akibat adanya reaksi yang mendzalimi umat Muslim. Sejarah tampaknya terus berulang dan berulang lagi. Ketika dahulu umat muslim, ulama dan TNI adalah garda terdepan menghancurkan PKI sekarang berulang kembali. Panglima Jenderal Gayot Nurmantyo yang dengan tegas mengintrusikan pemutaran film penghianatan G30S PKI meski dihambat dan dilarang pihak tertentu akhirnya nobar film terjadi di seluruh pelosok nusantara. Bahkan akhirnya Presiden Jokowipun “tunduk dan terpaksa” ikut nobar di Bogor. Peristiwa unik mengingatkan ketika aksi 212 ditentang dan dilarang keras oleh Menko Polkam, Kapolri dan jajarannya tetapi saat keinginan umat Islam tidak terbendung akhirnya Jokowipun ikut juga shalat bersama dalam aksi 212.
Memang PKI sudah tamat, tetapi KGB dan Neo komunis dan pendukung komunis terus berusaha bangkit. Jangan salahkan umat muslim dan TNI yang waspada dan percaya data intelejen TNI bahwa terjadi kebangkitan PKI. Tetapi tampaknya juga tidak bisa disalahkan ketika terdapat elit negeri ini dan sebagian rakyat yang selalu menertawai dan mengejek bahwa PKI sudah mati. Karena mereka tidak mengetahui sejarah dan mengalami sendiri keluarganya menjadi aksi kekejaman PKI. Bagi kelompok rakyat yang percaya bahwa PKI sudah mati sebaiknya tidak perlu nyinyir dan ikut mementang aksi umat dan TNI dalam mewaspadai dan melawan aksi kebangkitan KGB. Saat umat Islam dan TNI melakukan aksi menolak KGB, kelompok rakyat yang lain tidak perlu ikut gerah karena tidak merugikan mereka. Kelompok rakyat yang lain dan elit politik selalu menuding umat muslim dam TNI mempolitisasi isu PKI. Padahal sebagian besar umat muslim dan TNI yang mewaspadai kebangkitan KGB adalah bukan pelaku politik. Justru sebaliknya kelompok tertentu sangat gerah saat fenomena isu kebangkitan KGB dianggap sisi kelemahan kelompok politik tertentu di mata rakyat.
Seringkali para elit negeri ini dan kelompok masyarakat tertentu dengan sinis menyindir bahwa Indonesia tidak akan maju bila terus menerus berkutat pada masalah PKI. Orang lain sudah berbicara terbang ke bulan tetapi kita masih bicara PKI. Kelompok orang seperti ini biasanya meremehkan tentang pentingnya sejarah bagi bangsa dan negara. Para orang bijak mengatakan bahwa sejarah adalah sumber ilmu, sejarah adalah sumber kekuatan dan sejarah adalah sumber kebijaksanaan. Dengan sejarah rakyat dan bangsa ini akan mengetahui kehebatan dan kekurangan para pemimpin negeri ini. Hal yang negatif dibuang jauh yang positif akan terus dilakukan. Anehnya saat ini ada upaya untuk menutup nutupi sejarah kelam bangsa ini akibat ulah PKI. Bahkan banyak tokoh yang dengan keras mengatakan kita tidak usah membuka luka lama tentang PKI. Padahal negeri Jerman yang sudah maju dan berbudayapum setiap tahun memperingati kekejaman Nazi tetapi negerinya tetap damai dan tetap maju. Jadi tidak ada salahnya kalau tetap mengenang dan menarik pelajaran dari sejarah kelam PKI sambil membicarakan caranya bangsa ini bisa terbang ke bulan. Peringatan setiap tahun tentang kekejaman PKI seharusnya tidak membuat masalah bila semua yang terlibat dengan peristiwa kekejaman PKI legowo. Bukanlah semua keluarga korban kekejaman PKI sudah melakukan rekonsiliasi alamiah dengan legowo memaafkan kekejaman PKI yang dilakukan pada keluarganya. Tetapi mengapa masih ada pihak yang merasa tidak salah dan merasa paling benar dan selalu ingin dimaafkan. Bila perilaku itu terus terjadi maka pertentangan akan selalu membara lagi dan proses rekonsiliasi tidak pernah terjadi meski harus diatur dalam undang undang sekalipun
Mungkin saja sebagian kecil kelompok rakyat yang menentang aksi umat muslim dan TNI adalah justru kelompok PKI, KGB, atau pendukung neo komunis. Seperti yang diucapkan Menhan Ryamizard bahwa pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah seorang komunis. “Jadi, kita patut curigai itu yang bilang nggak ada (PKI), mungkin dia yang komunisme,” ungkap Menhan. (beritasepuluh)
Sehingga saat intejen TNI mengungkapkan adanya kebangkitan PKI tetapi presiden dan menko Polkamnya malah tidak tahu. Para pengamat mengatakan ada beberapa hal mengapa ini terjadi. Bisa karena koordinasi di dalam pemerintahan Jokowi JK tidak baik. Kemungkinan lain ada pihak yang sengaja menutup nutupi adanya kebangkitan PKI. Atau memang PKI sudah lama mati tetapi saat ini muncul Komunis Gaya Baru (KGB), Neo Komunis atau pendukung PKI berusaha bangkit lagi tetapi hal ini oleh Jokowi dan Luhut tidak dianggap sebagai PKI. Kalau sudah seperti ini bukan hanya para menteri yang bingung rakyatpun semakin bingung mana yang harus dipercaya, Presidennya, menko Polkam atau Menteri Pertahanannya. Lebih runyam lagi ketika sebagian rakyat yang trauma mengadakan aksi demo menolak PKI karena percaya dengan intelejen TNI tentang adanya kebangkita PKI dianggap mempolitisasi PKI dan bertujuan akan menggoyang pemerintahan Jokowi.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada bulan Desember pernah menanggapi pernyataan Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen yang menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di Indonesia dan akan berkantor di Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Ryamizard mengatakan pihaknya memiliki hasil intelijen TNI yang menunjukkan kebangkitan PKI dan memiliki fakta-fakta yang lengkap akan indikasi tersebut. Indikasi-indikasi tersebut, kata Ryamizard, memang ada di Indonesia yang dibuktikan dengan kemunculan orang-orang yang memakai atribut dengan lambang identik dengan komunisme. “Kita kan Angkatan Darat, kita kan lengkap fakta-fakta segala macam. Coba lihat pakai baju kaus palu arit, pawai-pawai bubarkan teritorial, nginjek-nginjek patung revolusi, itu kan kelihatan menunjukkan diri. Artinya, tidak boleh,” ujar Ryamizard.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia telah kembali bangkit. Dia menyebut pimpinannya bernama Wahyu Setiaji. “Mereka sudah membentuk struktur partai, mulai tingkat pusat sampai desa, pimpinannya Wahyu Setiaji,” kata Kivlan Zen di acara simposium nasional bertema “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain”, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6). Ternyata bukan hanya Menhan atau Kivlan Zen tetapi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, juga pernah mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus waspada dan peka terhadap ideologi yang mengarah ke radikalisme terkhusus PKI yang isunya akan bangkit di Indonesia. Menurut Panglima TNI, berbagai kegiatan kelompok PKI sedang marak. Indikasi ini dapat dilihat dari munculnya atribut-atribut kelompok-kelompok ideologi radikal, seperti palu arit, baik yang terpasang di sepatu, kaos, baju, dan spanduk. Termasuk dengan kemasan pagelaran kesenian yang bernuansa komunis dan sejenisnya. “Ini merupakan indikasi bertebarannya ideologi radikal yang patut diwaspadai. Kemasan pagelaran kesenian bernuansa komunis dan sejenisnya, adalah salah satu wujud nyata gerakan radikal yang harus kami cermati,” ujar Panglima TNI dalam keterangan resmi seperri yang dilansir Republika, Senin (19/4).
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga pernah menggelar acara pertemuan dengan persatuan purnawirawan TNI AD serta Organisasi Masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) di Balai Kartini, Jakarta. Acara tersebut digelar terkait dengan isu propaganda yang muncul mengenai kebangkitan PKI. Munculnya isu tersebut mengacu adanya sejumlah kegiatan yang mengandung unsur gerakan komunis. Dalam silaturahmi yang dihadiri tokoh-tokoh islam tersebut, Menhan Ryamizard menjelaskan pertemuan tersebut penting. Kata dia, sebagai komponen bangsa harus selalu waspada terhadap bahaya komunis. “Sebagai komponen bangsa yang setia kepada negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UU 1945, harus senantiasa waspada terhadap bahaya laten komunis yang dimotori Partai Komunis Indonesia,” ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Ryamizard juga mengatakan, dulu tidak terdengar bahaya laten komunis, namun kini isu tersebut muncul kembali. “Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten ditertawakan, nggak ada itu bahaya laten, kemudian komunis sudah tidak ada lagi, tapi disebut-sebut sekarang muncul,” imbuhnya. Ia pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah seorang komunis. “Jadi, kita patut curigai itu yang bilang nggak ada (PKI), mungkin dia yang komunisme,” jelasnya.
Tetapi ternyata Presiden Joko Widodo beberapa kali menyinggung isu Komunisme dan Partai Komunis Indonesia ketika bersilaturahmi di Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya. “Saya sering ke pondok di Jawa TImur, Jawa Tengah, ketemu ulama. Banyak yang ingin bertanya kepada saya mengenai isu PKI,” kata Jokowi, Sabtu (10/6/2017). Presiden Jokowi meminta orang yang menyebarkan isu ‘kebangkitan’ PKI itu agar menunjukkan di mana lokasi dan daerahnya. “Saya ingin tanya di mana? Tunjukkan kepada saya kebangkitan PKI itu ada di mana? Lokasinya mana wilayahnya mana?” kata Presiden Jokowi. “Ya kalau memang ada betul, tunjukkan kepada Pemerintah, detik itu juga akan saya gebuk,” ucap Jokowi. Jokowi yakin bahwa Komunisme dan PKI sulit untuk bangkit kembali. Sebab, dasar hukum untuk melarang eksistensinya sudah jelas. “Karena apa? organisasi ini sudah dilarang di negara kita. Payung hukum jelas, TAP MPRS jelas ada, Komunisme dan PKI itu dilarang di negara kita, lha kok masih ada yang sampaikan Komunisme bangkit, PKI gerak, di mana?” tutur Jokowi. Sama dengan Jokowi ternyata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya tidak mengetahui dan belum mendapatkan informasi mengenai itu. Ia bahkan meminta Kivlan untuk menyampaikan laporan lengkapnya jika dirinya merasa yakin ada PKI di Jakarta Pusat.
Keanehan
Untuk kesekian kalinya terjadi keanehan dalam pemerintahan rezim Jokowi. Ketika terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan pengetahuan tentang adanya kebangkitan PKI. Menhan menyebutkan intelejen TNI menemukan adanya kebangkitan PKI tetapi presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya dijabat Luhut Binsar Pandjaitan justru mengatakan tidak tahu menahu dan justru menanyakan kepada rakyat dan justru meminta agar Kivlan menyampaikan laporan lengkapnya pada pemerintah.
Keanehan yang ada dalam pemerintahan Jokowi ini dianggap banyak pengamat merupakan suatu keanehan. Sehingga memunculkan berbagai spekulasi. Beberapa pengamat menduga terdapat beberapa kemungkinan mengapa dalam menyikapi isu kebangkitan komunis tersebut berbeda. Kemungkinan pertama terjadi koordinasi dan komunikasi yang buruk antara Presisen, Menteri Pertahanan dan Menko Polkam sehingga info intelejen kebangkitan PKI tidak diketahui. Tetapi spekulasi pertama ini seharusnya tidak terjadi karena rakyatpun sudah mengetahui bahwa info intelejen TNI yang disampaikan menhan sudah berkali kali dimuat di media cetak dan medsos. Kemungkinan lainnya presiden dan menko Polkam saat itu tidak mempercayai info intelejen PKI. Kemungkinan lain ada yang menutup nutupi adanya kebangkitan paham komunis. Bila itu terjadi pasti yang melakukan adalah para pendukung komunis. Bila hal ini terjadi maka pendukung komunis itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga sampai mampu menembus dinding istana. Kemungkinan lainnya terjadi perbedaan persepsi tentang defisini PKI. Memang PKI telah mati tetapi Komunis Gaya Baru (KGB), Neo Komunis atau pendukung paham komunis masih berusaha untuk hidup lagi. Mungkin saja KGB, neo komunis dan kelompok tersebut tidak dianggap sebagai PKI. Sehingga wajar saja Presiden dan Menko polkam tidak mengetahui kalau PKI bangkit lagi tetapi mungkin mengetahui KGB dan Neo Komunis berusaha bangkit lagi tetapi tidak dianggap sebagai PKI.
Melihat perbedaan pendapat dan perbedaan informasi dari Presiden, Menko Polkam, Panglima TNI dan Menhan membuat rakyat bingung. Rakyat semakin bingung mana yang harus lebih dipercaya. Ketika dalam kebingungan itu sebagian rakyat mempercayai informasi dari intelejen TNI bahwa terjadi kebangkitan PKI. Saat rakyat khususnya umat muslim yang trauma kekejaman PKI dalam membantai dengan kejam dan sadis para santri, para ustadz dan para kiayi pasti akan terusik dan melakukan aksi demo menentang kebangkitan PKI tetapi harus disalahkan. Rakyat luar Jakarta yang akan melakukan aksi demo menolak kebangkitan PKI di depan wakil rakyatnya sediri juga harus diintimdasi untuk tidak melakukan aksi demo. Umat muslim yang melakukan aksi demopun dicurigai melakukan anarkis dan kerusuhan. Padahal fakta telah menunjukkan bahwa aksi umat Islam seperti 211, 411 bahkan yang terakhir kemarin aksi 299 selalu berlangsung damai. Bahkan polisi bersatu melakukan shalat Jumat bersama dan diimami oleh salah satu perpeserta aksi demo. Ketika rakyat percaya dengan info intelejen TNI tentang kebangkitan PKI malah ditertawakan dan diejek oleh elit negeri ini dan kelompok rakyat lainnya. Berkali kali mereka memaksakan pendapatnya bahwa PKI sudah dilarang, PKI sudah mati dan di dunia komunis tidak hidup lagi. Tampaknya hal itu menjadi wajar karena mereka dan keluarganya tidak mengalami kekejaman PKI. Mereka lupa meski di Rusia komunis sudah tamat dan RRC sudah mulai berubah jadi kapitalis tetapi yang berkuasa penuh di Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC). Bahkan hingga sekarang beberapa kader Golkar, Nasdem dan PDIP sudah dikirim ke Cina untuk belajar kepartaian pada PKC. Ketika rakyat cemas adanya kebangkitan PKI karena info intelejen TNI, rakyatpun dicekokin bahwa paham komunis di dunia sudah usang dan tidak akan bangkit lagi. Apakah mereka tahu bahwa ketika di Filipina Partai Komunis Filipina atau CPC adalah sebuah partai komunis utama di Filipina yang masih aktif terus bergerak. Partai tersebut saat ini ikut perang gerilya melawan negara tersebut sejak akhir 1960an. Partai tersebut masih berupa sebuah organisasi politik bawah tanah sejak pendiriannya pada 26 Desember 1968. CPP (Partai komunis Philipina), dengan sayap bersejata Tentara Rakyat baru. Apakah mereka menyadari bahwa ketika PKI saat memberontak tahun 1926 sempat dilarang oleh Belanda dan sudah mati. Tetapi bergerilya di bawah tanah sehingga bangkit lagi di tahun 1948 dan tahun 1955 masuk kelompik 4 besar sebagai pemenang pemilu dan puncaknya aksi G30S PKI.
Melihat fakta sejarah, kondisi di Filipina atau Cina dan informasi intelejen TNI tentang kebangkitan PKI amatlah wajar bila sebagian rakyat khususnya umat muslim dan TNI yang paling gerah. Mengapa saat ini hanya umat muslim dan TNI yang selalu waspada dan kawatir akan kebangkitan PKI. Karena umat muslim dan TNI adalah kelompok yang selama ini menjadi musuh utama komunis dan pihak yang melawan dan bisa menghentikan aksi komunis. Sebaliknya juga disadari bahwa kelompok rakyat yang lain selalu mengejek dan menertawai aksi umat Islam dan TNI yang selalu konsisten melawan komunis. Karena mereka dan keluarga mereka tidak mengalami sendiri trauma kekejaman PKI. Kelompok rakyat yang lain itu juga selama ini selalu sinis dan antipati terhadap aksi umat muslim akibat adanya reaksi yang mendzalimi umat Muslim. Sejarah tampaknya terus berulang dan berulang lagi. Ketika dahulu umat muslim, ulama dan TNI adalah garda terdepan menghancurkan PKI sekarang berulang kembali. Panglima Jenderal Gayot Nurmantyo yang dengan tegas mengintrusikan pemutaran film penghianatan G30S PKI meski dihambat dan dilarang pihak tertentu akhirnya nobar film terjadi di seluruh pelosok nusantara. Bahkan akhirnya Presiden Jokowipun “tunduk dan terpaksa” ikut nobar di Bogor. Peristiwa unik mengingatkan ketika aksi 212 ditentang dan dilarang keras oleh Menko Polkam, Kapolri dan jajarannya tetapi saat keinginan umat Islam tidak terbendung akhirnya Jokowipun ikut juga shalat bersama dalam aksi 212.
Memang PKI sudah tamat, tetapi KGB dan Neo komunis dan pendukung komunis terus berusaha bangkit. Jangan salahkan umat muslim dan TNI yang waspada dan percaya data intelejen TNI bahwa terjadi kebangkitan PKI. Tetapi tampaknya juga tidak bisa disalahkan ketika terdapat elit negeri ini dan sebagian rakyat yang selalu menertawai dan mengejek bahwa PKI sudah mati. Karena mereka tidak mengetahui sejarah dan mengalami sendiri keluarganya menjadi aksi kekejaman PKI. Bagi kelompok rakyat yang percaya bahwa PKI sudah mati sebaiknya tidak perlu nyinyir dan ikut mementang aksi umat dan TNI dalam mewaspadai dan melawan aksi kebangkitan KGB. Saat umat Islam dan TNI melakukan aksi menolak KGB, kelompok rakyat yang lain tidak perlu ikut gerah karena tidak merugikan mereka. Kelompok rakyat yang lain dan elit politik selalu menuding umat muslim dam TNI mempolitisasi isu PKI. Padahal sebagian besar umat muslim dan TNI yang mewaspadai kebangkitan KGB adalah bukan pelaku politik. Justru sebaliknya kelompok tertentu sangat gerah saat fenomena isu kebangkitan KGB dianggap sisi kelemahan kelompok politik tertentu di mata rakyat.
Seringkali para elit negeri ini dan kelompok masyarakat tertentu dengan sinis menyindir bahwa Indonesia tidak akan maju bila terus menerus berkutat pada masalah PKI. Orang lain sudah berbicara terbang ke bulan tetapi kita masih bicara PKI. Kelompok orang seperti ini biasanya meremehkan tentang pentingnya sejarah bagi bangsa dan negara. Para orang bijak mengatakan bahwa sejarah adalah sumber ilmu, sejarah adalah sumber kekuatan dan sejarah adalah sumber kebijaksanaan. Dengan sejarah rakyat dan bangsa ini akan mengetahui kehebatan dan kekurangan para pemimpin negeri ini. Hal yang negatif dibuang jauh yang positif akan terus dilakukan. Anehnya saat ini ada upaya untuk menutup nutupi sejarah kelam bangsa ini akibat ulah PKI. Bahkan banyak tokoh yang dengan keras mengatakan kita tidak usah membuka luka lama tentang PKI. Padahal negeri Jerman yang sudah maju dan berbudayapum setiap tahun memperingati kekejaman Nazi tetapi negerinya tetap damai dan tetap maju. Jadi tidak ada salahnya kalau tetap mengenang dan menarik pelajaran dari sejarah kelam PKI sambil membicarakan caranya bangsa ini bisa terbang ke bulan. Peringatan setiap tahun tentang kekejaman PKI seharusnya tidak membuat masalah bila semua yang terlibat dengan peristiwa kekejaman PKI legowo. Bukanlah semua keluarga korban kekejaman PKI sudah melakukan rekonsiliasi alamiah dengan legowo memaafkan kekejaman PKI yang dilakukan pada keluarganya. Tetapi mengapa masih ada pihak yang merasa tidak salah dan merasa paling benar dan selalu ingin dimaafkan. Bila perilaku itu terus terjadi maka pertentangan akan selalu membara lagi dan proses rekonsiliasi tidak pernah terjadi meski harus diatur dalam undang undang sekalipun
Mungkin saja sebagian kecil kelompok rakyat yang menentang aksi umat muslim dan TNI adalah justru kelompok PKI, KGB, atau pendukung neo komunis. Seperti yang diucapkan Menhan Ryamizard bahwa pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah seorang komunis. “Jadi, kita patut curigai itu yang bilang nggak ada (PKI), mungkin dia yang komunisme,” ungkap Menhan. (beritasepuluh)
Posting Komentar